Friday, June 12, 2009

According to moonson

According to moonson,
mars and venus supposed to be together on earth for dating,
tomorrow.


But earth is too crowded.
So, they had break off for no reason.


(Bersama kopi, lagu michael jackson, dan tumpuk tumpukan kertas)

/AND THINGS FALL APART/
/YOU'LL REMEMBER ONE DAY IN YOUR LIFE//

Tuesday, June 02, 2009

Tubuh Perempuan, Agama, dan Peraturan Daerah

Menyoalkan pembagian peran gender dalam agama, selama ini menjadi tabu untuk dibicarakan, karena ini sering diinterpretasikan sebagai mempertanyakan keputusan Tuhan dalam kitab-Nya, terutama bagi perempuan itu sendiri. Siapa saja bisa diinterpretasikan sebagai penentang kehendak Tuhan dan melawan kodrat ketika mempertanyakan kembali, untuk dan oleh siapa ketetapan agama dibuat?

Banyak orang berpikir, seperti yang ditulis Nawal el Sadaawi dalam bukunya The Hidden Face of Eve, agama adalah agen tunggal dalam pembakuan subordinasi perempuan, dan ini selalu terkait dengan sex sebagai perempuan. Perempuan, adalah jelmaan iblis dan dosa yang bertanggung jawab menurunkan Adam dari surga, dan penyebar penyakit seperti Dewi Venus dalam kisah Romawi.

Data dari Bappeda dan BPS provinsi Jawa Barat tahun 2003 menunjukkan, jumlah anak perempuan yang berusia lima tahun sebanyak 62,51% tidak melanjutkan pendidikan. Sebagian besar dari mereka hanya tamat SD. Rendahnya faktor pendidikan ini, membuat perempuan sulit mencari lapangan pekerjaan, sehingga alternatif yang mudah bagi mereka untuk bekerja adalah menjadi buruh migran, pembantu rumah tangga, atau bahkan masuk ke dunia pelacuran. Sementara itu, data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menunjukkan, di provinsi Jawa barat pada tahun 2003 terdapat 6.276 perempuan yang beroperasi di dunia prostitusi, dan 30% dari mereka berusia di bawah 18 tahun. Angka sebenarnya jumlah mereka bisa lebih tinggi lagi.

Melihat angka yang tinggi ini, Pemerintah Daerah Tangerang mengeluarkan Peraturan Daerah Pelarangan Pelacuran Nomor 8 pada tahun 2005. Beberapa peraturan yang multitafsir adalah,

Pasal 3
Setiap orang dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran
Pasal 4 (1) Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan – jalan umum, dilapangan –lapangan, dirumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung – warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut – sudut jalan atau di lorong – lorong atau tempat – tempat lain di daerah.

Berkat peraturan tersebut, aparat sering salah tangkap, karena menurut pasal 4, aparat boleh mencurigasi siapa saja yang perilakunya dianggap sebagai pelacur. Kasus salah tangkap sudah bukan hal asing lagi, seperti istri guru yang keluar malam dan ditahan selama beberapa hari karena suaminya tidak mampu membayar denda Rp300.000. Ia kemudian ditahan dengan status pelacur. Peraturan yang tidak sensitif gender seperti pengendalian tubuh perempuan untuk mengurangi tindakan kiriminal, serta dianggap sebagai aplikasi penerapan hukum Islam menjadi cerminan bagi publik asumsi riil agama dan Islam. Dari sini, juga lahir anggapan, perempuan memang disubordinasi dalam agama.
Melihat hal di atas, bagaimana sebenarnya, agama sebagai institusi berperan dalam ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki?

Agama Patriarkis
Perda nomor 8 dianggap sebagai cerminan moral agama Islam yang dituangkan dalam Peraturan Pelarangan Pelacuran. Pencegahan pelacuran dalam Pasal 3 dan 4 adalah menahan pelacur itu sendiri, dan pihak berwenang bisa mencurigai siapa saja yang dianggap mencurigakan dan bisa didefisikan sebagai pelacur. Dalam Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur (Convention for the suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the prostitution of others) menyebutkan, pelacur adalah korban dan karena itu hukuman harus dijatuhkan terhadap yang menjerumuskan mereka, bukan menahan mereka karena didefinisikan pelacur. Negara harus menjerumuskan orang-orang yang memasukkan perempuan ke dalam pelacuran, bukan menghukum pelacurnya. Negara juga harus menghukum mereka yang secara finansial terlibat menyewakan atau menyewa tempat untuk memelacurkan orang lain.
Ketidakadilan gender antara perempuan dan laki-laki terjadi bukan merupakan bagian dari doktrin agama, melainkan sebagai ideologisasi produk sejarah yang diciptakan oleh budaya patriarki yang bias gender dan lebih banyak merugikan posisi perempuan. Ayat yang multitafsir, sering ditafsirkan ulama tanpa melihat kembali asbabun nuzul atau sebab dari turunnya ayat, seringkali cerita atau pemakaian bahasa Arab yang memang sudah bias gender langsung diartikan begitu saja ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu yang berpengaruh dalam reduksi makna dan bias pemaknaan peran gender dalam Islam, dalam disertasi Nasarudin, antara lain disebabkan tidak netralnya pembaca dalam menilai ayat teks kitab dan terlalu dipengaruhi perspektif lain dalam membaca Ayat, seolah al Quran memihak laki-laki dan mendukung sistem patriarki.

Dalam masyarakat patriarkis, peraturan daerah pelarangan pelacuran malah mensubrodinasi perempuan dan mengatur tubuh perempuan, seolah perempuanlah penyebab deviasi masyarakat, ini sejalan dengan pendapat Ratna Batara Munti, institusi keluarga, politik, agama dapat menjadi peneguh posisi subsorbdiansi perempuan. Institusi agama yang mayoritas dikuasai laki-laki menjalankan peran sebagai pihak yang menyosialisasikan pembakuan peran perempuan melalui tafsiran kitab suci yang patriarkis. Melalui hukum, negara membakukan peran gender terhadap perempuan, khususnya dengan menggunakan nilai gender yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum ini diformuilasikan untuk melayani laki-laki dan untuk memperkuat hubungan sosial yang patriarkis.

Lingkungan patriarkis menafsirkan ayat dan menghasilkan ketetapan patriarkis. Dalam kitab Talmud misalnya, hukuman Tuhan pada Hawa akibat menjerumuskan Adam dari Surga adalah 10 ketetapan tak terbantahkan, ketetapan ini juga mencampuradukan antara jenis kelamin dengan peran feminin, seperti simbol vagina dan menstruasi dengan kewajiban mengurus anak dan hidup dibawah laki-laki. Sebaliknya, hukuman pada laki-laki dapat dinegosisasikan Adam pada Tuhan, yaitu ketetapan Laki-laki makan rumput bersama ternaknya. Hukuman Tuhan pada laki-laki, seperti sulit mendapat pekerjaan sudah pasti juga berpengaruh pada perempuan, sebaliknya hukuman pada perempuan tak akan berpengaruh pada laki-laki.

Bagi Elaine Showalther, peran perempuan dan laki-laki adalah hasil produk budaya dan diciptakan dalam masyarakat itu sendiri. Nilai moral budaya masyarakat turut berperan dalam menentukan siapa yang bersalah dalam pelacuran. Masyarakat Indonesia yang didominasi oleh masyarakat muslim adalah masyarakat yang didominasi oleh laki-laki (male dominated society), kondisi patriarkis yang sama juga terjadi pada agama semit lainnya, yaitu Yahudi dan Nasrani.
Penempatan perempuan sebagai kelas kedua menjadikan masyarakat tersubordinasi, bahkan oleh budayanya sendiri. Bagi Susan Scred, agama bukan faktor dominan dalam proses transformasi sebuah masyarakat ke sistem patriarkis, karena ekologi dan keadaan sosial budaya juga mempunyai peranan cukup besar.

Gender lebih dari sekadar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial dan budaya ia adalah ekspektasi atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men) (Hillary M. Lips, 1990;4). Relasi gender dalam dunia Arab yang patriarkis, tempat berkembangnya agama Islam, Nasrani, dan Yahudi memberi peran dominan pada laki-laki dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik. Ia berhak menjadi wali yang menentukan jodoh anak-anaknya, punya hak poligami, berhak menjadi imam sholat, dan pewaris utama harta warisan. Sayang, situasi kultural ini sering disalahartikan sebagai ketetapan agama juga dan malah diaplikasikan pada penerapan peraturan daerah dan ketetapan syariah Islam. Cara ini menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua, jenis kelamin kedua, “the second sex”, sementara laki-laki dianggap mempunyai otoritas kesucian, sistem ini juga dikenal dengan konsep pengagungan politik (political ecclesiastiacalism).

Kasus salah tangkap perempuan yang dianggap pelacur misalnya, tidak menempatkan perempuan sebagai korban, melainkan penyebab dari pelacuran itu sendiri. Sementara pemerintah menetapkan peraturan yang bias gender. Thanh-Dam Truong, menyebutkan, mendekati isu pelacuran dari pendekatan feminsi melihat pelacuran sebagai hasil politik dominasi laki-laki terhadap seksualitas perempuan. Truong melihat, tujuan laki-laki mengendalikan seksualitas perempuan adalah melanggengkan kekuasaan laki-laki. Dengan pelacuran, kemampuan gairah seksual perempuan ditonjolkan, namun pada saat bersamaan distigmatisasi sebagai penyimpangan seksual.

Hubungan reproduksi patriarki dipandang sebagai disatu pihak berfungsi menstrukturkan posisi perempuan dalam keluarga, sebagai ibu, istri, pekerja seks, dan pekerja domestik yang tak dikenal. Dan di lain pihak berfungsi sebagai peneguhan posisi rendah perempuan dalam pasar kerja upahan yang distereotipekan. Kamla Bashin mendeskripsikan patriarki sebagai dominasi laki-laki, relasi kuasa dimana laki-laki mendominasi perempuan dalam sebuah sistem dimana perempuan disubordinasi dalam banyak cara. Sagala dan Rozana mengutip definisi Adrienne Rich, yang menyatakan patriarki adalah kekuatan laki-laki dalam sosial keluarga, ideologis, sistem politik dimana laki-laki oleh kekuatananya, tekanan langsung, atau melalui ritual, tradisi, hukum dan bahasa, kebudayaan, etika, pendidikan, dan pembagian kerja, membedakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan perempuan, dan dalam cara itu, perempuan dimana saja berada di bawah posisi laki-laki.

Peraturan daerah No 8 adalah ketetapan patriarkis yang semakin meneguhkan relasi reproduksi patriarki perempuan, dalam agama dan dalam masyarakat, bahwa mereka yang dianggap pelacur adalah perempuan; perempuan dapat dengan mudah dituduh sebagai pelacur karena jalan malam atau bermesraan. Pemikiran patriarkis dalam pemikiran aparat menjadi ketetapan yang dibenarkan dalam peraturan pelarangan pelacuran melalui simbol agama. Sementara itu, peran feminin atau maskulin, bukanlah sesuatu yang taken for granted. Dengan pemahaman bahwa peran perempuan dan laki-laki adalah bentukan budaya masyarakat bukan ketetapan Tuhan dalam agama dan kitab, seharusnya ini bisa menjadi langkah awal untuk membongkar kembali, ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.